TEMPO.CO, Jakarta -Di era reformasi demokrasi, fenomena perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu partai politik (parpol) ke parpol lain atau pindah partai alias “kutu loncat” lazim terjadi. Terbaru, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo resmi bergabung ke Partai Golkar setelah mundur dari Demokrat.
Partai seolah-olah melegalkan pencarian dana dengan cara-cara yang ilegal. Sikap permisif seperti inilah yang kemudian biasa dijadikan alasan atau dimanfaatkan kader partai di legislatif ataupun eksekutif untuk mengkorupsi uang negara. Menurut Undang-Undang Partai Politik, sumber keuangan partai adalah iuran anggota, penyumbang, dan bantuan negara. Akademi Demokrat dibentuk sebagai ujung tombak transformasi Partai Demokrat menjadi partai modern yang berasaskan nasional-religius melalui pendidikan profesional dan merit system. Jati diri Akademi Demokrat adalah sekolah pejuang, patriot, dan kader pemimpin bangsa. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, pada umumnya partai politik masih menggunakan cara klasik untuk memenangi pemilu, seperti merekrut figur populer yang memiliki ketenaran atau mengajak eks birokrat, seperti kepala daerah, untuk menjadi caleg. Cara lain yang dilakukan adalah membajak kader partai lain untuk bergabung “Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,” kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi. Dalam arahannya, SBY meminta kader Partai Demokrat tetap tenang dan optimistis menemukan jalan terbaik untuk Pilpres 2024. SBY juga meminta agar kader dan mantan kader Demokrat itu segera berhenti merusak partai. Halaman all .